Inflasi dalam Perspektif Islam

Judul Buku      : Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis

Pengarang       : Nurul Huda

Penerbit           : Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Inflasi dalam Perspektif Islam

Kita sebagai umat Islam telah mengetahui bahwa Islam merupakan din yang universal dan komprehensif, Islam juga telah menunjukkan bukti kejayaannya pada masanya. Jika sistem ekonomi yang ada menggunakan mata uang yang diterapkan pemerintahan Islam (Dinar & Dirham) tentu inflasi dapat ditekan sedemikian rupa. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama oleh pemerintah berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Maka dari itu  dalam Islam tidak mengenal inflasi karena mata uang yang dipakai mempunyai nilai yang stabil yaitu dinar dan dirham.

Tetapi menurut ilmuwan Muslim yakni Al-Maqrizi disini ia membagi inflasi menjadi dua macam yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan tangan manusia yang contohnya seperti korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan dan  jumlah uang yang berlebihan. Dalam hal ini menurut An-Nabahan pemerintahlah disini yang berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan bertanggung jawab terhadap perekonomian negara. Dan untuk mewujudkannya pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal disini dalam penggunaannya untuk menekan laju inflasi mempunyai langkah yang dapat diambil yaitu dengan cara memaksimalkan fungsi penerimaan zakat secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat Islam serta tujuan sosial ekonomi zakat yang akhirnya dapat menciptakan stabilitas ekonomi karena penerimaan zakat akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar dari pada penawaran agregat. Langkah lain yang bisa digunakan yaitu dengan cara melakukan segala bentuk transaksi dengan tanpa menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil bagi sektor rumah tangga maupun pemerintah dalam pengaturan hasil usaha.

Selanjutnya kebijakan moneter, sejak zaman Rasulullah kebijakan moneter dengan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali, karena bunga selalu memberi tekanan terhadap kegiatan ekonomi sehingga penerapan kebijakan suku bunga tinggi disini tidak akan mewujudkan ekonomi yang benar-benar sehat. Dalam perekonomian Islam variabel yang harus diformulasikan adalah stok uang, yang mana ini adalah tanggung jawab bank, bank Islam disini harus mengatur kebijakan moneternya sedemikian rupa agar penawaran uang cukup untuk memenuhi biaya pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah maupun panjang untuk mencapai harga yang stabil dan untuk mencapai tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam. Maka agar kestabilan ekonomi ini dapat terjaga, ada beberapa hal yang dilarang yaitu permintaan tidak riil yang hanya untuk keperluan berjaga-jaga, penimbunan mata uang, transaksi talaqqi  rukban yang mana menghadang pedagang dari kampung untuk berjualan dengan pemberitahuan ketidakpastian harga, transaksi kali bi kali transaksi future tanpa ada barangnya serta segala bentuk kegiatan yang mengandung riba.

Menurut Chapra Strategi mekanik kebijakan moneter tidak hanya mengatur penawaran uang sesuai dengan permintaan riil tetapi juga membantu tercapainya tujuan-tujuan lain masyarakat Islam yang mana mekanik tersebut mencakup beberapan elemen yaitu:                _ Target pertumbuhan pada M dan M_o

            Jika kita lihat, Pertumbuhan pada (M) sangat erat kaitannya dengan dengan pertumbuhan M_o karena itu bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan M_o dengan cara bank sentral berusaha untuk membuat total M_o sebagian untuk pemerintah dan sebagai lagi untuk bank komersial serta lembaga khusus keuangan, untuk bank komersial dan lembaga khusus keuangan M_o dalam bentuk mudharabah yang mana dalam bank komersial untuk mengendalikan kredit dan untuk lembaga khusus keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif.

            _ Public Share of Demand Deposit

            Dalam membantu pemerintah membiayai proyek-proyek yang menguntungkan secara sosial, bank komersial harus menyerahkan kepada pemerintah jika demand deposit maksimum telah sampai 25%.

            _ Statutory Reserve Requirement

            Bank sentral dan juga bank-bank komersial perlu untuk mempunyai cadangan 10-20% dari demand deposit mereka. Karena statutory reserve requirement membantu memberikan jaminan atas deposit juga membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank.

Maka dari itu bank mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dibidang keuangan, dan untuk mencapai tujuan-tujuannya bank haruslah menggunakan metode yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga bank sentral harus meninjau kembali segala peraturan yang berlaku berkaitan dengan lembaga keuangan berdasarkan  bunga dan mengubahnya sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam pengawasan terhadap bank lebih diutamakan, dan pengawasan disini haruslah cukup terbuka dan memberikan informasi akurat disertai auditing yang memadai.